SINTANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Yasser Arafat, mengungkapkan bahwa secara umum pelaporan Dana Desa dari 391 desa di Kabupaten Sintang berlangsung tertib dan disiplin. Hal ini menurutnya menjadi indikator penting bahwa mayoritas pemerintah desa telah menjalankan kewajiban administrasi dengan baik, terutama karena pelaporan merupakan syarat utama untuk pencairan tahap berikutnya dari Dana Desa.
“Secara umum, pelaporan Dana Desa dari desa-desa di Sintang sangat tertib. Ini menunjukkan komitmen kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan tata kelola keuangan desa secara akuntabel. Apalagi, tanpa pelaporan, dana tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan,” ujar Yasser saat diwawancarai Jurnalis Seputar Informasi.
Namun demikian, Yasser tidak menampik bahwa masih terdapat beberapa desa yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh kendala teknis yang terjadi di lapangan, dan bukan karena kelalaian atau kesengajaan.
“Kami mencatat ada beberapa desa yang sedikit terlambat dalam menyampaikan laporan. Tapi keterlambatan itu bukan karena kelalaian, melainkan lebih kepada kendala teknis,” jelasnya.
Yasser menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Salah satunya adalah kekosongan kekuasaan di tingkat pemerintah desa akibat kepala desa yang mendapatkan mosi tidak percaya dari masyarakat, sehingga menyebabkan stagnasi dalam pengambilan keputusan termasuk penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Kondisi seperti ini tentu memengaruhi pelaporan. Jika kepemimpinan desa tidak stabil, maka segala proses administratif juga terhambat,” kata Yasser.
Selain persoalan kepemimpinan, masalah jaringan internet juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Mengingat pelaporan Dana Desa saat ini dilakukan secara digital melalui sistem aplikasi, akses internet yang belum merata di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri.
“Karena sekarang pelaporan semuanya berbasis digital, desa-desa yang memiliki jaringan internet lemah tentu kesulitan untuk mengunggah data atau mengakses sistem pelaporan,” tambahnya.
Faktor lain yang kerap ditemui adalah kelalaian dalam pengarsipan dokumen. Yasser menyebut beberapa desa mengalami kesulitan mencari bukti-bukti pertanggungjawaban karena lupa tempat menyimpan dokumen atau belum menata arsip secara sistematis.
“Kadang laporan sudah hampir lengkap, tapi karena ada satu atau dua bukti belum ketemu, akhirnya proses jadi tertunda. Ini soal manajemen dokumen yang harus terus kami perbaiki bersama desa,” jelasnya.
Yasser menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa agar proses pelaporan bisa berjalan lebih lancar dan tepat waktu. “Kami akan bantu sepenuhnya, karena kami memahami tantangan di lapangan. Tapi kami juga berharap desa bisa lebih tertib dalam pengarsipan dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik,” tutupnya.
Dengan upaya bersama ini, diharapkan ke depan seluruh desa di Kabupaten Sintang mampu mempertahankan disiplin pelaporan yang baik, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. (Red)
