Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu, 19 November 2025.
Rakornas Kepegawaian 2025 merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para pemangku kebijakan kepegawaian dari seluruh Indonesia untuk membahas arah kebijakan, reformasi, serta penguatan manajemen ASN. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan konsistensi implementasi sistem merit sekaligus mendorong transformasi layanan kepegawaian yang lebih adaptif dan profesional.
Dalam pertemuan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan terkait pengembangan kompetensi ASN, digitalisasi layanan kepegawaian, strategi percepatan reformasi birokrasi tematik, dan penyelarasan kebijakan manajemen talenta nasional.
Herkolanus Roni menyampaikan bahwa kehadiran Kabupaten Sintang dalam Rakornas ini menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian di daerah. Ia menegaskan bahwa berbagai arahan dan kebijakan terbaru yang dipaparkan dalam Rakornas akan menjadi acuan bagi BKPSDM Sintang untuk memperkuat manajemen ASN yang profesional, berintegritas, dan sesuai kebutuhan organisasi.
“Rakornas ini memberikan banyak masukan strategis yang akan kami terapkan di Kabupaten Sintang, terutama dalam konteks digitalisasi layanan dan pengembangan kompetensi ASN. Kami berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas SDM aparatur,” ujarnya.
Melalui Rakornas Kepegawaian 2025, pemerintah berharap seluruh daerah mampu menyusun langkah-langkah konkret dalam mendorong birokrasi yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan arahan mengenai strategi peningkatan kualitas SDM aparatur, penerapan core values ASN, penguatan tata kelola kinerja, hingga modernisasi sistem pelayanan kepegawaian berbasis teknologi. Rakornas juga menekankan pentingnya penataan ulang organisasi dan pemanfaatan data terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis evidence.
Melalui Rakornas ini, pemerintah mendorong seluruh daerah dan instansi pusat agar terus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan manajemen ASN, mempercepat implementasi kebijakan prioritas nasional, serta mendukung terciptanya birokrasi yang lincah dan responsif terhadap dinamika pelayanan publik.
Rakornas Kepegawaian 2025 diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan terukur dari seluruh peserta, sehingga kualitas tata kelola ASN dapat terus meningkat dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
